Berita Politik |
- Penghentian Revisi UU KPK Butuh Surat Fraksi
- DPR: Potensi Langgar HAM, RUU Kamnas Didrop
- DPR Ultimatum Menaker Soal Outsourcing
- RUU Kamnas Juga Membahayakan Media
| Penghentian Revisi UU KPK Butuh Surat Fraksi Posted: 04 Oct 2012 12:35 AM PDT Kemudian harus ada komunikasi Badan Legislasi dengan Komisi IIIThis posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| DPR: Potensi Langgar HAM, RUU Kamnas Didrop Posted: 03 Oct 2012 11:42 PM PDT "Kami khawatir dijadikan monopoli pihak tertentu," kata Agus Gumiwang.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| DPR Ultimatum Menaker Soal Outsourcing Posted: 03 Oct 2012 10:30 PM PDT "Cak Imin itu Menteri Tenaga Kerja, bukan menteri pengusaha,"This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| RUU Kamnas Juga Membahayakan Media Posted: 03 Oct 2012 09:35 PM PDT "Dekat dengan narasumber, wartawan bisa dijerat dengan RUU Kamnas."This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| You are subscribed to email updates from VIVAnews - POLITIK To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Kemudian harus ada komunikasi Badan Legislasi dengan Komisi III
"Kami khawatir dijadikan monopoli pihak tertentu," kata Agus Gumiwang.
"Cak Imin itu Menteri Tenaga Kerja, bukan menteri pengusaha,"
"Dekat dengan narasumber, wartawan bisa dijerat dengan RUU Kamnas."
No comments:
Post a Comment