Berita Politik |
- Suryadharma Ali: Presidential Threshold Ideal 3,5%
- Anggota Komisi III DPR Curiga Ada "Pasal Siluman" di RUU KPK
- Baleg: Draf Revisi UU KPK Justru Melemahkan KPK
- Dana Nasabah Century Belum Cair, DPR Panggil Menkeu
- “Rakyat Papua Tak Peduli Lagi dengan Program Ekonomi"
- UU Industri Pertahanan Bikin Alutsista RI Makin Diminati Asing
| Suryadharma Ali: Presidential Threshold Ideal 3,5% Posted: 03 Oct 2012 06:03 AM PDT "Kalau makin rendah membuka peluang capres alternatif muncul."This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Anggota Komisi III DPR Curiga Ada "Pasal Siluman" di RUU KPK Posted: 03 Oct 2012 02:22 AM PDT Banyak anggota Komisi III yang tidak tahu soal pasal di naskah RUU KPKThis posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Baleg: Draf Revisi UU KPK Justru Melemahkan KPK Posted: 03 Oct 2012 02:00 AM PDT Panja Baleg meminta Komisi III menarik kembali draf revisi UU KPK.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Dana Nasabah Century Belum Cair, DPR Panggil Menkeu Posted: 02 Oct 2012 09:20 PM PDT LPS, Menkeu dan Bank Mutiara dipanggil DPRThis posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| “Rakyat Papua Tak Peduli Lagi dengan Program Ekonomi" Posted: 02 Oct 2012 08:58 PM PDT Otonomi khusus Papua dinilai tak berjalan, seperti selang infus macet.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| UU Industri Pertahanan Bikin Alutsista RI Makin Diminati Asing Posted: 02 Oct 2012 04:03 PM PDT This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| You are subscribed to email updates from VIVAnews - POLITIK To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
"Kalau makin rendah membuka peluang capres alternatif muncul."
Banyak anggota Komisi III yang tidak tahu soal pasal di naskah RUU KPK
Panja Baleg meminta Komisi III menarik kembali draf revisi UU KPK.
LPS, Menkeu dan Bank Mutiara dipanggil DPR
Otonomi khusus Papua dinilai tak berjalan, seperti selang infus macet.
No comments:
Post a Comment