Zona Berita

---

• DPR Pertanyakan Dasar Hukum Pembentukan Polisi Syariah di Tasikmalaya
• SBY Disarankan Rombak Tim Pakar Hukum
• "Jabatan Wamen Memang Tidak Disuruh, Tapi Juga Tidak Dilarang"
• Teror Penembakan di Papua, 3 Terluka
• Pengangkatan Wamen Inkonstitusional, Bukti Tim Hukum Pemerintah Tidak Kuat
• DPR: BKD Jadi Gerbang Mafia Honorer
• Alokasi APBN untuk Korban Lapindo Tidak Salah
• DPR Desak Penertiban Pelat Nomor TNI

DPR Pertanyakan Dasar Hukum Pembentukan Polisi Syariah di Tasikmalaya Posted: 05 Jun 2012 06:35 PM PDT Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika mempertanyakan payung hukum yang digunakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pembentukan satuan Polisi Syariah yang bertindak menegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2009.

SBY Disarankan Rombak Tim Pakar Hukum Posted: 05 Jun 2012 06:23 PM PDT Pasca putusan MK tentang jabatan Wakil Menteri sebagai jabatan dengan pengangkatan yang bersifat inkonstitusiona, Presiden SBY disarankan agar merombak tim pakar hukumnya.

"Jabatan Wamen Memang Tidak Disuruh, Tapi Juga Tidak Dilarang" Posted: 05 Jun 2012 05:45 PM PDT Pengangkatan jabatan Wakil Menteri (Wamen) ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tindakan inkonstitusional.

Teror Penembakan di Papua, 3 Terluka Posted: 05 Jun 2012 05:08 PM PDT Penembakan oleh orang tidak di kenal kembali terjadi di kota Jayapura. Penembakan terjadi pada Selasa (5/6/2012) tadi malam di dua tempat berbeda.

Pengangkatan Wamen Inkonstitusional, Bukti Tim Hukum Pemerintah Tidak Kuat Posted: 05 Jun 2012 04:46 PM PDT Pakar Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Margarito Kamis mengatakan tim pakar hukum kepresidenan terlalu politis.

DPR: BKD Jadi Gerbang Mafia Honorer Posted: 05 Jun 2012 03:53 PM PDT Politikus PKB Abdul Malik Haramain mengkritik ketidak validan dan amburadulnya rencana pengangkatan tenaga honorer kategori I (K I) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alokasi APBN untuk Korban Lapindo Tidak Salah Posted: 05 Jun 2012 03:16 PM PDT Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan pengalokasian anggaran yang diambilkan dari APBN bagi korban yang berada jauh dari daerah terdampak lumpur panas Lapindo tidak masalah.

DPR Desak Penertiban Pelat Nomor TNI Posted: 05 Jun 2012 02:35 PM PDT Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mendesak agar pemerintah serius melakukan penertiban terhadap penyalahgunaan pelat nomor TNI.

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610