Berita Politik |
- Marzuki: SBY Tidak Akan Intervensi Nazaruddin
- Marzuki Usul Kampanye Parpol Dibiayai Negara
- Pius Belum Dicopot dari BURT-DPR
- Dianggap Tak Bertaji, Aturan BK DPR Digugat
- PKS: Pemilihan KPK oleh DPR Bukan Setgab
- Taufiq Kiemas: PDIP Tak Menolak Posisi Dubes
| Marzuki: SBY Tidak Akan Intervensi Nazaruddin Posted: 24 Aug 2011 07:22 AM PDT Dia menjamin Presiden SBY tidak akan pernah mengintervensi penegak hukum.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Marzuki Usul Kampanye Parpol Dibiayai Negara Posted: 24 Aug 2011 06:52 AM PDT Itu untuk memperbaiki sistem politik, dan semua parpol dapat kesempatan adil.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Pius Belum Dicopot dari BURT-DPR Posted: 24 Aug 2011 01:36 AM PDT "Yang satu dikeluarkan Ketua Fraksi, yang satu lagi dikeluarkan Wakil Ketua Fraksi."This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Dianggap Tak Bertaji, Aturan BK DPR Digugat Posted: 23 Aug 2011 11:40 PM PDT Akan lebih baik jika BK diisi komponen lain non-DPR, seperti akademisi, maupun anggota LSMThis posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| PKS: Pemilihan KPK oleh DPR Bukan Setgab Posted: 23 Aug 2011 11:25 PM PDT Tapi tidak masalah Setgab membahas soal ini, namun bukan untuk penyeragamanThis posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Taufiq Kiemas: PDIP Tak Menolak Posisi Dubes Posted: 23 Aug 2011 09:48 PM PDT "Masa nggak boleh, kan Dubes bukan pemerintahan," kata Taufiq Kiemas.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| You are subscribed to email updates from VIVAnews - POLITIK To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Dia menjamin Presiden SBY tidak akan pernah mengintervensi penegak hukum.
Itu untuk memperbaiki sistem politik, dan semua parpol dapat kesempatan adil.
"Yang satu dikeluarkan Ketua Fraksi, yang satu lagi dikeluarkan Wakil Ketua Fraksi."
Akan lebih baik jika BK diisi komponen lain non-DPR, seperti akademisi, maupun anggota LSM
Tapi tidak masalah Setgab membahas soal ini, namun bukan untuk penyeragaman
"Masa nggak boleh, kan Dubes bukan pemerintahan," kata Taufiq Kiemas.
No comments:
Post a Comment