Zona Berita

---

• JK: Tanpa Akun Twitter, SBY Sering Dikritik Pedas
• Simpan Sabu, Siswa SMA Ditangkap Polisi Setelah UN
• Khianati Amanat Rakyat, Koruptor Dilarang Nyaleg
• Insiden Nyemplung, Tak Bikin Masyarakat Takut Naik Lion Air
• Taufiq Kiemas: SBY Dikritik di Twitter, Itu Sudah Resiko
• Jelang Pilgub Malut, Kapolda Minta Semua Pihak Jaga Keamanan
• Ruhut: Jangan Terus Pojokkan TNI & Polri
• Yusril: Larangan Berpolitik bagi Koruptor Perlu Putusan Pengadilan

JK: Tanpa Akun Twitter, SBY Sering Dikritik Pedas Posted: 15 Apr 2013 06:02 PM PDT Keinginan Presiden SBY untuk membuka komunikasi dengan masyarakat, dianggap pria yang akrab disapa JK ini sebagai hal yang positif.

Simpan Sabu, Siswa SMA Ditangkap Polisi Setelah UN Posted: 15 Apr 2013 05:29 PM PDT Seorang siswa SMA di Kota Padang, Sumbar, tak berkutik setelah polisi menangkapnya. Dari saku celananya didapati paket sabu senilai Rp400 ribu.

Khianati Amanat Rakyat, Koruptor Dilarang Nyaleg Posted: 15 Apr 2013 05:03 PM PDT Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan aturan yang membolehkan seorang koruptor terjun ke dunia politik dengan maju menjadi Calon Legislatif (Caleg).

Insiden Nyemplung, Tak Bikin Masyarakat Takut Naik Lion Air Posted: 15 Apr 2013 04:02 PM PDT Anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan, Yudi Adiana Adia mengatakan, animo publik untuk menggunakan jasa pesawat terbang tetap tinggi karena waktu tempuh yang cukup efisien.

Taufiq Kiemas: SBY Dikritik di Twitter, Itu Sudah Resiko Posted: 15 Apr 2013 03:03 PM PDT Menurut Taufiq, niat SBY agar dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui akun tersebut tidak keliru, meski berpotensi menuai kritik pedas di dunia maya.

Jelang Pilgub Malut, Kapolda Minta Semua Pihak Jaga Keamanan Posted: 15 Apr 2013 02:02 PM PDT Menurutnya, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti KPUD, Panwaslu dan tokoh-tokoh partai politik serta para kandidat Gubernur yang akan berlaga.

Ruhut: Jangan Terus Pojokkan TNI & Polri Posted: 15 Apr 2013 01:03 PM PDT Ruhut menambahkan, perlu ada perubahan undang-undang terlebih dahulu, jika memang masyarakat menginginkan ke-11 anggota Kopassus itu diadili di peradilan umum dan bukan peradilan militer.

Yusril: Larangan Berpolitik bagi Koruptor Perlu Putusan Pengadilan Posted: 15 Apr 2013 01:03 PM PDT Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memiliki penjelasannya sendiri.

You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610