Zona Berita |
- Otoriter, Ical Bukan Sosok Negarawan
- SBY Tidak Konsisten Perangi Narkoba
- Hakim Kasus Pemukulan Irwandi Yusuf Ditemukan Tewas
- Mahasiswa Aceh Gagas Gerakan Anti Media Cabul
- Banyak Parpol Tak Lolos Verifikasi, Ical Sebut Ada Kesalahan
- Jangan Salahkan Hakim Agung Soal Pembatalan Hukuman Mati
- Beri Uang dalam Kondisi Darurat, Hartati Murdaya Bisa Dibebaskan
- Revisi UU KPK Sebaiknya Dipetieskan
Otoriter, Ical Bukan Sosok Negarawan Posted: 13 Oct 2012 05:03 PM PDT Iberamsjah menyebut, gaya kepemimpinan Ical di Golkar sekarang sangatlah otoriter. Dengan mencalonkan tunggal dirinya sendiri sebagai calon presiden di 2014 nanti, merupakan bukti dari sifat keotoriterannya. |
SBY Tidak Konsisten Perangi Narkoba Posted: 13 Oct 2012 04:03 PM PDT Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memerangi kejahatan narkoba kini dipertanyakan, menyusul pemberian grasi kepada bandar narkoba. |
Hakim Kasus Pemukulan Irwandi Yusuf Ditemukan Tewas Posted: 13 Oct 2012 02:02 PM PDT Seorang hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Zainuddin ditemukan tak bernyawa di rumahnya di jalan Teungku Chik Dipinueng Raya, Gampong Pinueng, Banda Aceh. |
Mahasiswa Aceh Gagas Gerakan Anti Media Cabul Posted: 13 Oct 2012 01:03 PM PDT Resah dengan pemberitaan media lokal yang sering tidak mengindahkan kode etik jurnalistik, sejumlah mahasiswa di Aceh menggagas Gerakan Syariatkan Media. |
Banyak Parpol Tak Lolos Verifikasi, Ical Sebut Ada Kesalahan Posted: 13 Oct 2012 12:03 PM PDT Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengaku kaget saat mendengar bahwa 33 dari 34 partai politik dinyatakan belum sepenuhnya melengkapi administrasi proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). |
Jangan Salahkan Hakim Agung Soal Pembatalan Hukuman Mati Posted: 13 Oct 2012 11:02 AM PDT Namun Priyo yang ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat ini mengingatkan kepada semua pihak jika keputusan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pihak aparat penegak hukum. |
Beri Uang dalam Kondisi Darurat, Hartati Murdaya Bisa Dibebaskan Posted: 13 Oct 2012 10:51 AM PDT Hal tersebut lantaran pemberian uang kepada Bupati Buol Amran Batalipu dilakukan dalam keadaan darurat. |
Revisi UU KPK Sebaiknya Dipetieskan Posted: 13 Oct 2012 10:03 AM PDT Wakil Ketua DPR yang membidangi Politik, Hukum, dan Keamanan, Priyo Budi Santoso mengingatkan kepada seluruh anggota Komisi III DPR untuk tidak melakukan pembahasan kembali terkait revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). |
You are subscribed to email updates from Sindikasi news.okezone.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
No comments:
Post a Comment